PT PWP Bikin Kelapa di Enok Jadi Rusak, Jabatan Bupati Inhil Jadi Taruhannya
INHIL, Tuahkarya.com- Persoalan rusaknya kebun kelapa masyarakat di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, yang disebabkan adanya aktivitas replanting dari perusahaan PT Pelita Wijaya Perkasa (PWP) terus berlanjut.
Akibatnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam cipayung plus di Kabupaten Indragiri Hilir terpaksa harus mendatangi kantor Bupati Inhil dengan agenda menuntut keadilan Kepada Pemerintah Daerah agar Masyarakat yang kebun kelapanya terdampak, baik rusak ringan, sedang hingga berat, diperhatikan lebih serius.
Pasalnya, persoalan konflik corporate dengan masyarakat terus lanjut hingga 3 tahun lamanya. Reaksi terus bergulir, baik dari masyarakat hingga mahasiswa.
"Tiga tahun lamanya pemerintah menutup mata, kita minta OPD terkait mencabut izin perusahaan PT PWP," ujar Ryan ketua DPD IYE Inhil, bagian dari massa aksi GEMPAR dihalaman Kantor Bupati Inhil. Jum'at, 14 Maret 2025, siang.
Ditempat yang sama, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf, dalam orasinya menegaskan dihadapan Bupati Inhil H.Herman, bahwa ia yakin kalau masyarakat tidak anti investor, namun jika merugikan masyarakat, harus diusir dari negeri hamparan kelapa dunia.
"Kami tidak anti investor, tapi kalau merugikan masyarakat usir dari Indragiri Hilir," tegas Muhammad Yusuf, Ketum HMI Cabang Tembilahan.
1. Meminta Bupati Inhil mengevaluasi OPD terkait dalam penyelesaian konflik.
2. Meminta Bupati Inhil mengevaluasi izin PT PWP.
3. Meminta Bupati Inhil desak PT PWP agar memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada masyarakat.
4. Jika dalam 14 hari PT PWP tidak ganti rugi, kami minta Bupati Inhil menutup aktivitas operasi PT PWP di Inhil.
Pemkab Inhil, dalam kesempatan tersebut tampak hadir menemui massa aksi yakni Bupati Inhil H.Herman didampingi Asisten II Jhon Koteng, Kepala Satpol PP Inhil dan pejabat lainnya.
"Kalau ada persoalan saya akan tetap berpihak kepada masyarakat, jika tidak selesai jabatan saya taruhannya," ujar H.Herman dihadapan massa aksi.
Menyikapi persoalan tersebut, Bupati Inhil H.Herman telah menerima 4 tuntutan yang diajukan massa aksi Gempar dengan menandatangani isi tuntutan.