AMUK Gelar Aksi Damai Depan Rumah Dinas Gubri, Ada 5 Poin Tuntutan
Jumat, 07 November 2025
PEKANBARU, Tuahkarya.com- Belasan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) menggelar aksi unjuk rasa damai di Tugu Kemerdekaan, tepat didepan Rumah Dinas Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Jumat (7/11/2025) siang.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Massa menilai langkah KPK tersebut tidak prosedural dan sarat dengan muatan politik.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan kepada KPK.
Mereka juga menyerukan agar lembaga antirasuah itu tidak dijadikan alat politik untuk menekan Provinsi Riau.
Koordinator aksi, Muhammad Ade, dalam orasinya menyebut bahwa masyarakat Riau menuntut keadilan dan menilai langkah KPK penuh kejanggalan.
“KPK unprosedural karena melakukan operasi tipu-tipu terhadap Gubernur Riau. KPK dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasi Provinsi Riau ini. Kami sangat percaya, Bapak Gubernur Abdul Wahid tidak terlibat dalam kasus tersebut,” teriak Ade di tengah massa.
Dalam orasinya, Ade juga menyerukan agar KPK segera membersihkan internalnya dari oknum yang dinilai tidak profesional dan merugikan lembaga itu sendiri.
Setidaknya ada lima tuntutan utama yang disampaikan AMUK, yakni:
1. Menilai KPK unprosedural dalam penetapan tersangka.
2. Meminta agar KPK tidak dijadikan alat politik.
3. Menuntut penghentian kriminalisasi terhadap Provinsi Riau.
4. Mendesak pembersihan internal KPK dari oknum yang tidak kompeten.
5. Meminta pembebasan Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Aksi damai ini mendapat pengawalan ketat dari personel Polda Riau dan Polresta Pekanbaru. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri dengan tertib.