Tim Pencari Fakta OTT KPK-RI di Riau Kumpulkan Bahan dan Menanti Keputusan PKB Serta Keluarga
Jumat, 07 November 2025
PEKANBARU, Tuahkarya.com- Tim Pencari Fakta Operasi Tangkap Tangan di kantor PUPR Provinsi Riau hingga saat ini masih melakukan pengumpulan bahan-bahan seputar "Operasi Tangkap Tangan" (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) pada Senin (3/11/25) lalu.
Hal ini dilakukan sebagai bahan pasokan kebutuhan upaya hukum ke depan. Namun demikian, Koordinator TPF-PUPR Riau, Rinaldi, S.Sos., S.H., beserta tim tetap menanti keputusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta keluarga.
"Selaku koordinator TPF perlu kami jelaskan bahwa, tim ini berasal dari mereka yang diikat dalam satu hubungan yakni keluarga besar serta alumni UIN Suska Riau, yang mengajukan diri secara pribadi. Dari itu, untuk menghindari hal-hal yang membuat bingung, tim ini tetap menanti keputusan PKB dan keluarga dalam persoalan pendampingan secara hukum," terangnya.
Menurut Rinaldi, saat ini sudah 14 pengacara yang hendak bergabung guna melakukan pendampingan hukum ke depan.
"Sudah ada 14 pengacara dari berbagai latar belakang kampus yang siap nantinya, jika PKB dan keluarga merestui. Jadi kami menginventarisir nama-nama pengacara yang bersedia dan siap bekerjasama, lalu menyampaikan kepada PKB, latar belakang pengacara yang sudah terinventarisir namanya berasal dari berbagai macam kampus. Dan dalam pandangan mereka ada hal yang dapat diperjuangkan secara hukum," terangnya.
Menyangkut persoalan pengumpulan data, lelaki yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Parlemen Mahasiswa IAIN Suska Pekanbaru tahun 2001-2002 itu menyampaikan, bahwa hal tersebut sedang dilakukan secara cepat oleh kawan-kawan yang tidak dipublish sejak malam pasca kejadian OTT.
"Satu hal yang harus dipahami berbagai pihak, TPF ini hadir bukan untuk membela prilaku korup, namun mendudukkan sebuah masalah hukum yang menimpa salah seorang kawan dengan seadil-adilnya," tambahnya lagi.
Di sisi lain disampaikan, TPF tidak dibentuk untuk membela kepentingan kelompok. Dia hadir agar keadilan dapat ditegakkan.
"Saya pribadi bukan orang yang memiliki kepentingan politik serta.eknomi dengan kawan Gubernur Abdul Wahid. Saya bukan pemain proyek pemerintah, bukan pula anggota PKB, atau pun bukan penikmat dana negara untuk honor atau gaji.
Banyak diantara kami yang selama ini jauh dari kekuasaan, namun berpikir perlu dihidangkan ke khalayak ramai, kisah yang adil, perlakuan yang adil di mata hukum. Namun jika nanti ternyata keberadaan TPF tidak dikehendaki, kami siap parkir dan kembali ke warung kami, seperti biasa," tandasnya.