Wow! Pagu Rehab Kantor Bupati Inhil 5 Milyar, Gimana Kebun Kelapa Masyarakat yang Butuh Tanggul?
Minggu, 30 November 2025
INHIL, Tuahkarya.com- Belum tuntas penyelesaian dan solusi dari berbagai persoalan di negeri hamparan kelapa dunia dalam menghadapi semua tantangan yang ada.
Mulai dari keterbatasan anggaran untuk perbaikan sektor perkebunan, pembangunan gedung pendidikan tingkat dasar dan menengah, layanan fasilitas kesehatan yang harus memadai dan perbaikan perekonomian masyarakat, serta perhatian khusus untuk para nelayan, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ternyata sudah mewacanakan kebijakan barunya untuk melakukan peminjaman uang 200 milyar ke PT.SMI.
Dari total 200 Milyar rupiah itu salah satu yang diwacanakan Pemkab Inhil, yakni hendak menggunakan uang tersebut kearah pembangunan fisik atau infrastruktur yang dianggap sangat prioritas.
Informasi yang awak media dapatkan dilapangan, ada rencana rehab kantor Bupati Inhil dengan pagu dana yang cukup fantastis, yaitu lebih kurang 5 milyar rupiah, dan akan dialokasikan terhadap rencana pelaksanaan rehab Kantor Bupati. Padahal, kondisi kantor Bupati Inhil hari ini masih tampak kokoh dan layak sekali untuk di gunakan.
Saat dikonfirmasi awak media, Sekda Inhil menyampaikan bahwa memang benar ada rencana rehab kantor Bupati Inhil di tahun 2026, hal itu tergantung kesepakatan anggota DPRD Inhil dalam pembahasan formal.
"Memang benar kami sudah menyampaikan rancangan KUA PPAS 2026 ke DPRD dan dalam rancangan tersebut ada usulan kegiatan untuk rehab kantor bupati yang pembiayaannya rencana dari pinjaman daerah." Ungkap Sekda Inhil Tantawi Jauhari melalui pesan WhatsApp, Minggu (30/11/2025).
Lebih lanjut lagi, Sekda Inhil menjelaskan bahwa rencana itu tinggal menunggu hasil antara disetujui atau tidak oleh DPRD Inhil.
"Usulan KUA PPAS tersebut tentunya dibahas di DPRD melalui BANGGAR apakah sepakat dan bisa disetujui, kita tunggu sampai selesai pembahasan nanti." Tambah Sekda.
Tahukah anda? kondisi Kabupaten Indragiri Hilir saat ini tidak bisa dibilang baik-baik saja, pasalnya ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Pemkab Inhil, terutama pada buku catatan masyarakat yang ditulis oleh Bupati Inhil H.Herman waktu Pilkada kemarin.
Salah satu PR itu adalah perbaikan tanggul kelapa, pasalnya sebanyak 197 Desa di Inhil sangat bergantung pada hasil kebun kelapa, sebagian dari jumlah itu ada juga masyarakat yang mengeluh kepada kepala Desa, satu diantaranya soal kebun banjir dan buah kelapa rusak akibat hama kumbang.
Karena itulah masyarakat yang mayoritas petani kelapa sangat berharap pemerintah mau membangunkan tanggul lebih banyak disetiap Desa dari dana APBD Inhil, namun apalah daya Pemkab Inhil lebih memilih untuk merehab Kantor yang pagunya senilai 5 milyar.
Anggota DPRD Inhil fraksi PDIP, Samino, selaku Ketua Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan, saat dikonfirmasi awak media terkait wacana anggaran pembangunan tanggul kebun kelapa masyarakat di 197 Desa, ia enggan berkomentar.
Padahal komisi yang membahas hal tersebut yakni berkaitan dengan komisi yang sedang dipimpinnya, komisi II DPRD Inhil yang bicara soal ekonomi dan keuangan.
Hingga berita diterbitkan, awak media ini masih membuka ruang hak jawab kepada pihak yang merasa perlu untuk memberikan jawaban konfirmasinya ke publik melalui media ini.
