INDRAGIRI HILIR, Tuahkarya.com– Perangkat dan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, terancam hanya bisa gigit jari pada saat akan menghadapi momentum hari raya Idul Fitri 1447 Hijriyah.
Pasalnya, sepekan menjelang hari raya Idul Fitri, beberapa kepada Desa mengakui belum ada tanda-tanda soal kepastian kapan pencairan gaji pokok untuk periode bulan Januari dan Februari 2026.
Seperti yang diungkapkan seorang kepala Desa yang enggan disebutkan namanya, ia mengeluh karena belum ada menerima gaji untuk Januari dan Februari.
"Berkas semua sudah lengkap dan diserahkan ke Dinas Terkait, terkait hasilnya kita pasrah saja nunggu Dana ADD bisa cair atau tidak, semoga saja sebelum Idul Fitri bisa diproses. Paling tidak ada untuk pegangan dirumah saat merayakan hari raya Idul Fitri," ujar salah satu Kepala Desa dari total 40 Desa yang sudah mengajukan permohonan berkas untuk pencairan ADD.
Menurut Kepala BKAD Inhil melalui PPTK, Muhammad Akasah, dari total 197 Desa hanya 40 yang mengajukan berkas pencairan ADD tahun 2026 untuk pembayaran Siltap.
“Baru 40 desa yang mengajukan berkas ADD Siltap ke BKAD (Pemkab Inhil). Selanjutnya berkas tersebut akan melalui tahapan verifikasi,” ujar Kepala BKAD Inhil melalui PPTK Muhammad Akasah, Senin (16/3/2026).
Kendati demikian, pihak BKAD Pemkab Inhil menegaskan bahwa apabila berkas yang diajukan Desa telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap, maka proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) akan segera dilakukan agar dana dapat ditransfer ke rekening Desa.
Disisi lain, saat dihubungi awak media, Ketua Komisi I lembaga DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Fadli menyebutkan bahwa keterlambatan pencairan disebabkan adanya keterlambatan pengesahan APBD tahun anggaran 2026.
"Keterlamabatan ini disebabkan lambatnya APBD disahkan. Tapi kita minta Dinas PMD sesegara mungkin untuk memperoses pencairan ADD," ujar Fadli, anggota DPRD Inhil fraksi PKB untuk Dapil II (Gas-Gaung-Batang Tuaka).
Sementara itu, saat di konfirmasi, Kepala Dinas PMD, Yuliargo mengatakan bahwa sudah ada beberapa Desa yang berkasnya selesai melewati tahapan verifikasi berkas.
“Untuk ADD, saat ini sudah 111 desa yang terverifikasi. Sementara untuk Dana Desa (DD), sudah 115 desa yang pengajuan pencairannya dinyatakan lengkap dan terverifikasi,” jelas Yuliargo.
Ia juga mengingatkan kepada desa-desa yang telah menerima pencairan agar menggunakan anggaran secara tepat dan sesuai peruntukan.
“Kami berpesan kepada desa yang sudah menerima pencairan agar benar-benar menggunakan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai ada lagi penggunaan yang tidak sesuai,” tegasnya.
Dinas PMD memastikan akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana yang telah dicairkan, sebagai langkah pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi PMD itu sendiri.
Meski progres mulai terlihat, publik masih menyoroti percepatan realisasi pencairan, khususnya ADD yang berkaitan langsung dengan pembayaran Siltap perangkat desa.
Dengan Hari Raya yang semakin dekat, percepatan proses administrasi dinilai menjadi kunci agar hak-hak perangkat desa dapat segera terpenuhi dan keresahan di tingkat desa tidak berlarut.
