PEKANBARU, Tuahkarya.com– Provinsi Riau tengah menghadapi tantangan serius di bidang kesehatan. Hingga awal tahun 2026, jumlah kasus HIV di daerah ini terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.
Berdasarkan data kesehatan terbaru per Maret 2026, akumulasi kasus HIV di Riau telah menembus angka 11 ribu lebih. Dari jumlah tersebut, Kota Pekanbaru menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni mencapai 58,34 persen dari total kasus di tingkat provinsi.
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Fakultas Kesehatan dan Informatika (FKI), Putra Tambunan, menyampaikan keprihatinannya sekaligus mendorong adanya langkah serius dalam penanganan HIV, khususnya di wilayah episentrum penularan seperti Pekanbaru.
“Sebagai mahasiswa yang bergerak di bidang kesehatan dan informatika, saya melihat masih ada kesenjangan antara data dan realitas di lapangan. Kita sedang menghadapi fenomena gunung es. Dari estimasi 11.596 ODHIV di Riau, masih ada ribuan orang yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan tanpa disadari,” ujar Putra, Senin (16/3/2026).
Ia menjelaskan, mayoritas kasus HIV di Riau ditemukan pada kelompok usia produktif 25 hingga 49 tahun, dengan persentase mencapai 74,2 persen. Bahkan, tren penularan kini mulai merambah ke kelompok masyarakat umum seperti ibu rumah tangga dan anak-anak.
“Ini tentu menjadi perhatian serius. Kita tidak bisa membiarkan kasus terus meningkat, apalagi sudah menyentuh ibu rumah tangga dan balita. Sebagai anak kesehatan, saya melihat ini sebagai panggilan kemanusiaan untuk memperkuat edukasi dan memutus rantai penularan,” jelasnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur FKI, Putra juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam sistem penanganan HIV di Riau. Menurutnya, integrasi antara sistem kesehatan dan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas pemantauan pasien.
Saat ini, tingkat kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat Antiretroviral (ARV) di Riau diperkirakan masih berada di kisaran 50–60 persen.
“Kita membutuhkan sistem monitoring digital untuk memantau pasien yang putus obat atau loss to follow up, tentu dengan tetap menjaga privasi pasien. Integrasi data antar fasilitas kesehatan juga penting agar penanganan bisa lebih cepat dan tepat,” ungkapnya.
Selain itu, Putra juga mengajak masyarakat untuk menghapus stigma negatif terhadap Orang Dengan HIV (ODHIV). Menurutnya, stigma seringkali menjadi penghambat bagi masyarakat untuk berani melakukan tes kesehatan.
“Musuh kita adalah virusnya, bukan orangnya. Mahasiswa kesehatan harus menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa HIV adalah masalah medis yang bisa dikelola, bukan hukuman sosial,” tegasnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi Riau agar mempercepat langkah menuju target eliminasi HIV tahun 2030, dengan memperluas akses layanan tes HIV gratis hingga ke tingkat kelurahan serta memastikan ketersediaan obat ARV secara berkelanjutan.
