Ketika Wakil Rakyat Bersuara demi Rupiah, Rakyat Bisa Apa?
Foto: (net)
TEMBILAHAN, Tuahkarya.com- Isi pembicaraan didalam group whatsapp internal milik lembaga legislatif DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bocor dan tersebar ke publik.
Tak main-main, ternyata isinya diduga ada rencana ingin melakukan suap/membayar kepada salah satu media demi tujuan politik tertentu, hingga pembicaraan soal harap-harap dapat jatah Rp.5 milyar jika bersedia memberikan terhadap dukungan atas wacana kebijakan Pemkab Inhil dalam peminjaman Rp.200 milyar ke PT SMI (Persero).
Kursi empuk jabatan Legislatif bukan tempat untuk "melacurkan demokrasi" apalagi menjual suara untuk kebijakan agar supaya mendapatkan imbalan jatah rupiah dari suara yang tidak pro kepada rakyat, ironis sekali jika itu dilakukan demi kebijakan dan keinginan seorang kepala daerah, meskipun satu koalisi, dimana letak hati nurani menjadi wakil rakyat.
Perihal yang sangat rumit itu ternyata membuat badan kehormatan (BK) DPRD Inhil terpaksa harus turun tangan dan angka bicara ke soal tindak lanjut.
Pasalnya, isi pembicaraan didalam group aplikasi WhatsApp milik internal DPRD Inhil dilakukan oleh beberapa oknum wakil rakyat yang semestinya menjaga kode etik lembaga dengan tidak melukai siapapun.
Siapa sangka, ternyata perkara itu bisa menciderai integritas profesi wartawan atau jurnalistik serta sejumlah perusahaan media di Inhil. Beberapa organisasi Pers dan organisasi Perusahaan media di Inhil memberikan kecaman keras kepada oknum bersangkutan.
Pernyataan yang dikeluarkan oleh beberapa oknum dewan tersebut sungguh ironis tidak etis dibahas sedemikian rupa, secara pribadi oknum-oknum tersebut merupakan publik figur yang mestinya bisa menjaga lisan dan fikiran, apalagi sebagai wakil dari rakyat.
Wartawan atau Jurnalistik adalah individu atau seseorang yang memang tugas dasarnya adalah mencari berita lalu mempublikasikan ke ruang terbuka, dan sangat tabu jika diukur dengan nominal uang hanya karena sebuah pencitraan.
Saat dikonfirmasi awak media usai rapat sidang paripurna ke-30 DPRD Inhil di Gedung Putih jalan Soebrantas, Tembilahan, pada Senin (1/12/2025) pagi.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Inhil, Edi Gunawan atau yang kerap disapa Asun, sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi, ia dan 4 anggota BK akan rapat lebih dulu untuk melakukan tindak lanjutnya.
"Ini kan baru terjadi, ya kita akan tindak lanjuti, apakah BK menunggu laporan masyarakat dan dari DPRD seperti apa, dan mungkin kita BK akan rapat dulu seperti apa menindaklanjutinya," kata ASUN kepada awak media, Senin (1/12/2025).
Selain itu, Ketua BK menyebutkan akan melakukan beberapa langkah terukur untuk tindak lanjut berikutnya.
“Kita akan mencari tahu kenapa chat internal bisa keluar dan tersebar. Itu yang pertama. Kedua, kita juga akan menelusuri isi chat tersebut, terutama terkait pembicaraan soal akan membayar media,” tegas Edi Gunawan.
Menurut Edi Gunawan, kebocoran percakapan internal merupakan hal serius karena menyangkut kehormatan lembaga.
Selain itu, isi percakapan yang menyinggung soal pembayaran media dapat menimbulkan persepsi negatif ditengah masyarakat jika tidak diklarifikasi dengan jelas.
Terkahir, Asun mengatakan akan memberikan sanksi serius kepada yang terbukti melakukan kesalahan fatal yang membuat buruk citra lembaga legislatif DPRD Kabupaten Inhil.
