Progam Nasional Banyak tidak Selesai, Herman: Inhil Ini Ditandai Pusat
Jumat, 28 November 2025
TEMBILAHAN , Tuahkarya.com- Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H.Herman meluapkan kemarahannya karena banyak program nasional tidak selesai dalam satu tahun masa kepemimpinannya, seperti yang diucapkannya dalam video berdurasi 35 detik tersebar dijejaring sosial media WhatsApp.
Dalam video yang beredar tersebut, Bupati Herman tampak sedang berdiri tepat depan spanduk berjudul tulisan besar "Rapat Koordinasi" sambil memegang microphone, selain logo daerah Inhil juga ada logo koperasi merah putih dan dibawahnya bertuliskan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir.
Bupati Herman menyampaikan bahwa masih ada beberapa oknum kepala Desa yang enggan mengelola lahan untuk program nasional, yakni pemberdayaan lahan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
"Lahan 30 kali 20 tak mau di pikirkan, tapi kalau kebun berpuluh puluh hektare sanggup aja, tak habis pikir saya." kata Bupati Herman dalam rekaman video yang beredar dan berdurasi 35 detik.
Tidak hanya itu saja, Bupati Herman juga menunjukkan rasa kecewanya terhadap puluhan Kepala Desa yang diduga enggan bekerja dengan baik.
"Ada 20 kepala desa yang penyaluran tahap dua belum ada, nanti tolong inspektorat periksa yang 20 itu, yang sampai hari ini apa masalahnya, tak ada pencairan dana Desa, apakah duit itu habis SPJ tidak ada, periksa aja itu semua," pinta Herman kepada Inspektorat.
Tidak terperinci secara pasti kepala desa mana saja yang dimaksudkan Bupati Inhil dalam ucapannya tersebut.
Terkahir, dalam video itu ia menyampaikan bahwa apa saja program nasional yang masuk di Kabupaten Indragiri Hilir tidak pernah selesai.
"Ini ditandai Kabupaten Indragiri Hilir ni, apa-apa saja progam nasional tidak selesai disini," berang Bupati H.Herman.
PROGRAM NASIONAL DUA PRESIDEN RI UNTUK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Pelaksanaan program nasional 2025 di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami perbedaan dari tahun sebelumnya.
Jika tahun 2025 Presiden Prabowo Subianto lebih kencang meminta daerah menggalakkan program nasional Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), maka di zaman kepemimpinan periode kedua Jokowi, ia lebih meminta daerah agar melaksanakan penanganan kesehatan Stunting secara serius.
Dalam catatan digital yang awak media temukan, tindak lanjut instruksi Presiden Jokowi dalam upaya penanganan Stunting dimasa kepemimpinan Bupati Inhil H.M Wardan pada 2022, 2023 dan 2024 sempat mengalami penurunan dan kenaikan persentase.
Angka prevalensi stunting di Indragiri Hilir (Inhil) pada tahun 2022 adalah 28,5%.
Angka prevalensi stunting di Indragiri Hilir (Inhil) pada tahun 2023 adalah sebesar 18,8%.
Angka prevalensi stunting di Inhil pada tahun 2024 menjadi pemuncak tertinggi untuk kabupaten kota se-Riau.
Angka tersebut belum dirilis secara resmi ke publik, namun pernyataan terkait peringkat tertinggi telah disampaikan langsung ke publik oleh Ketua Tim Hubungan Antar Lembaga, Advokasi, KIE dan Kehumasan BKKBN Riau, Sri Wahyuni.
Hal itu terjadi sejak kepemimpinan PJ.Bupati Inhil H.Herman yang menjabat lebih kurang 8-9 bulan pada akhir 2023 hingga Agustus 2024, dan menempatkan Kabupaten Inhil harus berada dipuncak tertinggi di Riau pada laporan yang muncul ke publik pada tahun 2025.
Hal ini menandakan bahwa siapapun pemimpin dan pemangku kebijakannya didaerah tentulah memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri dalam mendorong kinerja bawahan guna melaksanakan program nasional dari Presiden. Tidak hanya program nasional yang berjalan hari ini dan kedepan saja, namun yang sebelumnya juga demikian.
Sudah seyogyanya, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat bergandengan tangan melaksanakan program nasional Presiden. Baik tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat, semua harus bersinergi dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian.
